Bengkulu Selatan, Tintapers.com- Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluh dengan campur tangannya ‘oknum’ anggota DPRD Bengkulu Selatan dalam membagi-bagi proyek Pokok Pikiran’ (Pokir) yang bakal digelar pada dinas yang mereka pimpin.
“Kita minta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut maraknya proyek Pokir yang seolah-olah kepunyaan oknum DPRD yang membaginya kepada rekanan. Kita minta kontraktor mogok saja, sebab kalau sudah diatur DPRD proyek-proyek pemerintah, akan berpengaruh kepada mutu/kualitas proyek fisik di Kabupaten BS,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TOPAN RI Bengkulu Selatan Oni Lufti, Selasa (20/4/2021)
Oni mengimbau oknum anggota DPRD BS agar tidak berperilaku demikian. Sebab DPRD sebagai wakil rakyat sudah digaji besar oleh negara. Soal Pokir tersebut, memang tugasnya DPRD sebagai wakil rakyat untuk mengajukan aspirasinya melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah kabupaten untuk kepentingan rakyat (konstituennya).
“Kalau diminta bukti tentu kami LSM sulit membuktikannya, karena LSM bukan penyidik, tetapi sudah menjadi rahasia umum bagi kontraktor terutama paket penunjukkan langsung (PL), yang mengaturnya adalah anggota DPRD bersama Kabid yang mengelola proyek tersebut. Oleh karenanya kami menyarankan untuk ditender saja, biar fair,” sebut Oni Lufti.
Dia juga mengimbau kepada para kepala OPD, Kabid dan jajaran jangan takut diintervensi oleh DPRD dalam pelaksanaan ‘paket PL’. Karena atasan OPD adalah bupati, wakil bupati dan Sekda bukan DPRD.
“Sekali lagi saya tegaskan agar APH mengusut proyek-proyek Pokir yang sebentar lagi bakal digelar, karena aroma KKN-nya sangat besar. Dan tentu berpengaruh kepada mutu proyek,” tegas Oni.
Untuk level daerah dia juga sangat menyayangkan pihak kejaksaan dan kepolisian yang kurang peka terhadap maraknya pembagian proyek Pokir tersebut yang diatur oleh mayoritas oknum DPRD.
“Kalau ke kita bukti diminta kan tidak masuk akal, mereka kan punya intelijen,” pungkasnya. (beb)
