Bengkulu Selatan, tintapers.com- Besaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil) untuk sebagian pejabat Sekretariat Daerah (Sekda), camat dan eselon III a Pemkab Bengkulu Selatan mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan TPP ini dinilai menciptakan ketidak adilan diantara ASN di jajaran Pemkab Bengkulu Selatan.
Peningkatan TPP yang terasa tidak seimbang ini menjadi perhatian, terutama karena beberapa pegawai seperti di UKPBJ dan Eselon 4 justru mengalami penurunan atau tidak mendapatkan kenaikan TPP.
Kondisi ini disayangkan oleh ketua DPRD Bengkulu Selatan Barli Halim saat dikomfirmasi, rabu (24/4/2024). Dengan nada memaksa, dirinya tetap mengapresiasi kebijakaan Pemkab menaikan TPP Sebagian Pejabat. Namun disayangkan Pemkab BS malah menurunkan TPP untuk kalangan pegawai bawahan.
“Saya banyak sekali mendapat laporan tentang TPP ini. Ini benar- benar Ironis, sama sekali tidak memihak pegawai bawahan,” ujar Barli.
Dia menyayangkan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja untuk pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja. Sepertinya tidak berpihak dengan pegawai bawahan.
“Dengan kriteria ini sepertinya hanya pejabat yang dibutuhkan berkinerja baik dan berkualitas, terus bangai mana dengan para staff,” tanyanya.
Ditekankan,dirinya akan mengapresiasi setiap kebijakan peningkatan penghasilan pegawai. Karena memang dari aspek pendapatan daerah, Bengkulu Selatan memungkinkan untuk menaikan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan rasio antara kebutuhan, beban kerja dan sebagainya.
Hanya saja, sangat tidak bagus jika terus terjadi kesenjangan pendapatan antara pejabat dengan bawahan. Sebab yang namanya kesenjangan pastilah tidak baik hingga akan berdampak buruk pada kinerja Organisasi.
Barli memaklumi, kalangan pegawai tidak berani mengeluh atas kebijakan ini. “Tapi seyogyanya para pejabat yang membuat kebijakan ini, punya hati untuk berempati terhadap bawahan, jangan begitu caranya, kasihan mereka,” tegasnya.
Diakuinya, perbedaan besaran TPP antara bawahan dan atasan wajar terjadi, namun setidaknya jangan terlalu jauh nian. Dia mengingatkan sebelum membuat kebijakan agar turun kebawah dulu biar tahu suara hati bawahan.
Setahunya, sudah menjadi rahasia umum. Kebanyakan dari.mereka sudah menggadaikan SK nya ke bank dan koperasi. Dalam kondisi seperti itu, mereka sangat berharap punya pimpinan yang baik hati dan mengerti kondisi pegawai bawahan.
“Saya sudah merasakan bagai mana menjadi bawahan, saya sangat tidak bisa mentoleransi bila ada pimpinan Instansi yanh abai akan kesejahteraan bawahan,” ujarnya.
Menghindari ketimpangan ini kedepannya pengambil kebijakan mempertimbangkan kembali besaran TPP khususnýa bagi pegawai bawahan.
“Jangan diatas makmur sementara bawahan hanya menjadi penonton kemakmuran atasan. Kami akan menanyakan kebijakan ini kepada eksekutif dalam rapat mendatang, ini sangat tidak adil,” pungkasnya.(beb)
